Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Pidato Wali Kota Subulussalam, H. Merah Sakti, SH yang menjadi pembina upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Pidato Wali Kota Subulussalam, H. Merah Sakti, SH yang menjadi pembina upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2018 di halaman kantor wali kota setempat, Kamis (29/11) disesalkan Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Subulussalam.
Pasalnya, gerakan beberapa orang PNS Kota Subulussalam untuk memperjuangkan hak mereka ke Kemendagri RI melalui DPRK Subulussalam karena merasa dirugikan akibat mutasi oleh wali kota dinilai menabrak aturan tentang ASN justru dikaitkan dengan alumni lembaga STPDN dalam pidatonya.
"Kami menyesalkan statemen wali kota pada HUT Korpri, kenapa karena beberapa PNS yang ingin memperjuangkan haknya justru alumni yang dibawa-bawa," sesal unsur IKAPTK, Salbunis melalui pesan singkatnya, Kamis (29/11).
Ditegaskan, tuntutan PNS di sana adalah persoalan pemerintahan, khususnya mengenai manajemen PNS sehingga tak pantas nama alumni dibawa-bawa. "Kami alumni juga ikut membesarkan 'dia' dan berkontribusi untuk mensukseskan kepemimpinannya, tetapi kenapa hal itu tidak disebut," sesal Salbunis pastikan, gerakan yang dilakukan beberapa PNS tersebut murni untuk menuntut keadilan.
Pada upacara HUT Korpri di sana, wali kota tampil sebagai pembina upacara dan memimpin pembacaan teks Pancasila serta membacakan amanat Presiden RI, menyusul pembacaan teks UUD 1945 oleh Kabag Kessos, Sarmina dan teks Panca Prasetya Korpri oleh Rano Saraan, Kabag Ekonomi Setdako Subulussalam.
Uraikan kilas balik terwujudnya Pemko Subulussalam, 2 Januari 2007, Sakti pastikan banyak warga daerah ini ketiban rezeki, salah satunya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan dua kali Pilkada dan dirinya terpilih untuk masa dua periode sebagai wali kota, selain jadi PNS, lalu dipromosi menduduki jabatan, ajudan menjadi camat, camat jadi kabag dan seterusnya, dipastikan kalau lahirnya Kota Subulussalam membawa banyak keuntungan bagi masyarakat secara umum.
Contohkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dinikmati oleh kepala sekolah, pengangkatan pejabat eselon III menjadi eselon II dan sisi keuntungan lainnya, secara khusus dinikmati para PNS.
"Mana loyalitas saudara sebagai seorang PNS," keras dia ungkapkan rasa kecewa terhadap sikap oknum alumni lembaga STPDN di sana. Dipastikan, dirinya tidak pernah menerima upeti atau wanipiro dari pejabat yang akan menduduki posisi baru dalam lingkungan pemerintahannya. Membuktikan hal itu, Sakti minta Pj. Camat Simpang Kiri dan Penanggalan bersumpah, kalau mereka tidak diminta upeti untuk didudukkan sebagai camat di sana.
Sakti pun mensinyalir kalau pribahasa 'air susu dibalas air tuba' terjadi di sana, sehingga melalui momentum HUT Korpri dia minta segenap jajaran PNS/Korpri mengintrospeksi diri.
Soal jabatannya pasca berakhir beberapa bulan ke depan, Sakti berharap pemimpin baru daerah ini tidak mengedepankan upeti, tidak gegabah. "Siapapun tentu tak ingin tersandung hukum," tegas Sakti ungkapkan sikapnya ke depan, akan memantau dan mengawasi roda pemerintahan daerah ini, bila perlu melalui atau membentuk LSM.
Di sisi lain Sakti juga mengaku heran atas sikap oknum anggota DPRK gencar memperjuangkan nasib tenaga honorer hingga TC melalui pembahasan anggaran APBK 2019, yang sebelumnya tidak segencar itu dan sejumlah pejabat dinilai lebih aktif ke kantor pasca Pilkada lalu.
"Ada apa ini," pungkas Sakti sebut isu PTUN akibat kebijakan dirinya yang disesalkan sejumlah pihak. Diakui, dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan sejumlah kebijakan yang dilakukan. [] L24-013 (Khairul
 |
| Foto : WALI Kota Subulussalam, H. Merah Sakti, SH pada upacara HUT ke-47 Korpri di halaman Kantor Wali Kota Subulussalam, Kamis (29/11) |
"Kami menyesalkan statemen wali kota pada HUT Korpri, kenapa karena beberapa PNS yang ingin memperjuangkan haknya justru alumni yang dibawa-bawa," sesal unsur IKAPTK, Salbunis melalui pesan singkatnya, Kamis (29/11).
Ditegaskan, tuntutan PNS di sana adalah persoalan pemerintahan, khususnya mengenai manajemen PNS sehingga tak pantas nama alumni dibawa-bawa. "Kami alumni juga ikut membesarkan 'dia' dan berkontribusi untuk mensukseskan kepemimpinannya, tetapi kenapa hal itu tidak disebut," sesal Salbunis pastikan, gerakan yang dilakukan beberapa PNS tersebut murni untuk menuntut keadilan.
Pada upacara HUT Korpri di sana, wali kota tampil sebagai pembina upacara dan memimpin pembacaan teks Pancasila serta membacakan amanat Presiden RI, menyusul pembacaan teks UUD 1945 oleh Kabag Kessos, Sarmina dan teks Panca Prasetya Korpri oleh Rano Saraan, Kabag Ekonomi Setdako Subulussalam.
Uraikan kilas balik terwujudnya Pemko Subulussalam, 2 Januari 2007, Sakti pastikan banyak warga daerah ini ketiban rezeki, salah satunya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan dua kali Pilkada dan dirinya terpilih untuk masa dua periode sebagai wali kota, selain jadi PNS, lalu dipromosi menduduki jabatan, ajudan menjadi camat, camat jadi kabag dan seterusnya, dipastikan kalau lahirnya Kota Subulussalam membawa banyak keuntungan bagi masyarakat secara umum.
Contohkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dinikmati oleh kepala sekolah, pengangkatan pejabat eselon III menjadi eselon II dan sisi keuntungan lainnya, secara khusus dinikmati para PNS.
"Mana loyalitas saudara sebagai seorang PNS," keras dia ungkapkan rasa kecewa terhadap sikap oknum alumni lembaga STPDN di sana. Dipastikan, dirinya tidak pernah menerima upeti atau wanipiro dari pejabat yang akan menduduki posisi baru dalam lingkungan pemerintahannya. Membuktikan hal itu, Sakti minta Pj. Camat Simpang Kiri dan Penanggalan bersumpah, kalau mereka tidak diminta upeti untuk didudukkan sebagai camat di sana.
Sakti pun mensinyalir kalau pribahasa 'air susu dibalas air tuba' terjadi di sana, sehingga melalui momentum HUT Korpri dia minta segenap jajaran PNS/Korpri mengintrospeksi diri.
Soal jabatannya pasca berakhir beberapa bulan ke depan, Sakti berharap pemimpin baru daerah ini tidak mengedepankan upeti, tidak gegabah. "Siapapun tentu tak ingin tersandung hukum," tegas Sakti ungkapkan sikapnya ke depan, akan memantau dan mengawasi roda pemerintahan daerah ini, bila perlu melalui atau membentuk LSM.
Di sisi lain Sakti juga mengaku heran atas sikap oknum anggota DPRK gencar memperjuangkan nasib tenaga honorer hingga TC melalui pembahasan anggaran APBK 2019, yang sebelumnya tidak segencar itu dan sejumlah pejabat dinilai lebih aktif ke kantor pasca Pilkada lalu.
"Ada apa ini," pungkas Sakti sebut isu PTUN akibat kebijakan dirinya yang disesalkan sejumlah pihak. Diakui, dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan sejumlah kebijakan yang dilakukan. [] L24-013 (Khairul
