Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Terkait penggunaan dana desa, khususnya di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam diharapkan lebih transparan...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Terkait penggunaan dana desa, khususnya di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam diharapkan lebih transparan dan tepat sasaran. Idealnya kehadiran dana desa sekira Rp1,4 m/desa itu tidak disalahgunakan karena peruntukannya lebih kepada kepentingan peningkatan ekonomi, infrastruktur dan kebutuhan lain masyarakat.
Ikatan Mahasiswa Kecamatan Rundeng (Imasker) Subulussalam di Banda Aceh dan Aceh Besar, melalui Ketua Himpunan Pelajar Perantauan Syech Hamzah al-Fanshuri (HPP-SHaF) Kota Subulussalam di Banda Aceh, Hasbi Bancin kepada media ini, Rabu (31/10) mengatakan, ketertutupan kepala desa adalah menjadi salah satu indikator munculnya kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparatur Pemerintahan Desa.
"Kami berharap semua kepala desa di Kecamatan Rundeng khususnya, transparan soal mekanisme proses perencanaan desa, meliputi RPJM, RKP dan APB Desa," rilis Sauqi Sambo, Ketua Imasker disebutkan, penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian strategis sehingga harus dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
Iremas mensinyalir pembahasan penetapan prioritas penggunaan dana desa di beberapa desa Kec. Rundeng tidak secara terbuka, kecuali sebatas melibatkan perangkat desa dan beberapa tokoh.
Padahal pada Permen 2017 dinyatakan, seluruh masyarakat memiliki hak untuk ikut serta pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. [] L24-013 (Khairul)
Ikatan Mahasiswa Kecamatan Rundeng (Imasker) Subulussalam di Banda Aceh dan Aceh Besar, melalui Ketua Himpunan Pelajar Perantauan Syech Hamzah al-Fanshuri (HPP-SHaF) Kota Subulussalam di Banda Aceh, Hasbi Bancin kepada media ini, Rabu (31/10) mengatakan, ketertutupan kepala desa adalah menjadi salah satu indikator munculnya kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparatur Pemerintahan Desa.
"Kami berharap semua kepala desa di Kecamatan Rundeng khususnya, transparan soal mekanisme proses perencanaan desa, meliputi RPJM, RKP dan APB Desa," rilis Sauqi Sambo, Ketua Imasker disebutkan, penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian strategis sehingga harus dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
Iremas mensinyalir pembahasan penetapan prioritas penggunaan dana desa di beberapa desa Kec. Rundeng tidak secara terbuka, kecuali sebatas melibatkan perangkat desa dan beberapa tokoh.
Padahal pada Permen 2017 dinyatakan, seluruh masyarakat memiliki hak untuk ikut serta pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. [] L24-013 (Khairul)
