Workshop Perencanaan AKN Kota Subulussalam Dibuka Wakil Wali Kota

Lentera24.com | SUBULUSSALAM --Wakil Wali Kota Subulussalam, Drs. Salmaza, MAP membuka workshop Perencanaan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kota Subulussalam di Hotel Hermes One, Sabtu (20/10).

Foto : Suasana diskusi perencanaan AKN Kota Subulussalam dengan narasumber Ashabul Anhar, MSc 
Apresiasi tim dari Unsyiah dipimpin Prof. Humam Hamid dan pelaksana workshop Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Salmaza sesalkan ketidakhadiran stakeholder terkait, seperti dinas pertanian, perkebunan, pendidikan, HGU dan Bappeda karena momen di sana dinilai sangat penting.

Apresiasi khusus disampaikan kepada Humam Hamid, Salmaza pada acara dihadiri Wali Kota Subulussalam terpilih, H. Affan Alfian Bintang tegaskan kalau keberadaan AKN perlu didukung semua pihak. "Jikapun tidak didukung, harus tetap berjalan," tegas Salmaza.

Soal rencana pembukaan AKN, Ketua MPD, Jaminuddin B jelaskan berawal pertemuan dengan Prof. Humam Hamid di Subulussalam dan berlanjut di Banda Aceh. 

"AKN diploma dua dan alumni bisa berlanjut ke S1 linear," tandas Jamin sebut wacana dibuka jurusan peternakan dan pertanian. 

Pihaknya berharap, 2019 sudah beroperasi AKN Subulussalam menyusul AKN yang sudah ada di Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya dan Meulaboh.

Menyinggung rencana dibuka PDD kerjasama dengan Unsyiah beberapa tahun silam dan saat ini memikiki enam rombongan belajar masih kosong, lalu terakhir beralih menjadi  PSDKU yang belum terealisasi, Jamin berharap AKN bisa membawab harapan di sana. 

Selayang pandang AKN, Ashabul Anhar, MSc mengatakan sebagai pemerataan akses dan akademik komunitas yang lebih fleksibel. Keberadaan AKN untuk menjawab kebutuhan komunitas disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem diploma dua tahun yang bisa ditingkatkan.

Sebagai program penyemerataan kualifikasi, kehadiran AKN juga untuk menjawab para tamatan SMA yang tak mampu lanjut ke Perguruan Tinggi. Pembengkalan AKN akan lebih baik, menjadi tenaga terampil/skill.

Saat berita ini dikirim berlangsung diskusi, terkait kekuakatan daerah yang memungkinkan program yang patut dibuka sesuai Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dengan pola 72 hingga 76 SKS. [] L24-Khairul 
Diberdayakan oleh Blogger.