Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Selama tujuh bulan tidak terima honor sebagai perangkat desa, sejumlah warga dari tiga desa, Kec. Simpang ...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Selama tujuh bulan tidak terima honor sebagai perangkat desa, sejumlah warga dari tiga desa, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam temui anggota DPRK, Kamis (11/10). Warga bahkan minta wakil mereka di lembaga legislatif itu menjadi mediator, bertemu dengan Wali Kota, Merah Sakti karena dinilai tidak ada solusi tanpa bertemu langsung.
Permintaan disampaikan tokoh masyarakat Desa Subulussalam, Ismail K di ruang Banleg DPRK diterima Ketua Komisi A, Rasumin bersama
sejumlah anggota, Syahrizal Putra Chaniago, Heppy Sinaga dan Jamasa Cibro. Hadir di sana
Asisten I Setdako, Ya'kub KS, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Hamdansyah dan Pj. Kabag Tata Praja Setdako, Wildan Sastra.
Ditegaskan, persoalan dana desa bisa menjadi masalah besar karena terkait dengan masyarakat. Belum dilantik Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) tiga desa oleh wali kota, Subulussalam Utara, Subulussalam dan Pasar Panjang dinilai menjadi dasar belum ditandatangani usulan penarikan dana desa tahap II sehingga tak dapat diproses. "Pencairan dana desa terkait dengan tanda tangan BPK," aku Ismail.
Pendamping desa, Cut Anita juga mengeluhkan soal pencairan dana desa yang sering terlambat. Diakui, dana desa sumber APBN sudah masuk ke daerah. Salah satu sanksi jika dana desa tahap II tak disalurkan berakibat pada pencairan tahap III.
Salah seorang anggota BPK Desa Subulussalam pun mengancam akan menghentikan pelayanan masyarakat jika dalam dua hari ke depan honor tidak dicairkan. Pasalnya, usulan pencairan sudah ditandatangani semua anggota BPK.
Saat berita ini dikirim masih terjadi dialog di sana karena sempat tertunda setelah istirahat shalat dan makan siang. [] L24-Khairul
 |
| Foto : Suasana pertemuan sejumlah perangkat desa dengan anggota DPRK Subulussalam, Kamis (11/10) |
sejumlah anggota, Syahrizal Putra Chaniago, Heppy Sinaga dan Jamasa Cibro. Hadir di sana
Asisten I Setdako, Ya'kub KS, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Hamdansyah dan Pj. Kabag Tata Praja Setdako, Wildan Sastra.
Ditegaskan, persoalan dana desa bisa menjadi masalah besar karena terkait dengan masyarakat. Belum dilantik Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) tiga desa oleh wali kota, Subulussalam Utara, Subulussalam dan Pasar Panjang dinilai menjadi dasar belum ditandatangani usulan penarikan dana desa tahap II sehingga tak dapat diproses. "Pencairan dana desa terkait dengan tanda tangan BPK," aku Ismail.
Pendamping desa, Cut Anita juga mengeluhkan soal pencairan dana desa yang sering terlambat. Diakui, dana desa sumber APBN sudah masuk ke daerah. Salah satu sanksi jika dana desa tahap II tak disalurkan berakibat pada pencairan tahap III.
Salah seorang anggota BPK Desa Subulussalam pun mengancam akan menghentikan pelayanan masyarakat jika dalam dua hari ke depan honor tidak dicairkan. Pasalnya, usulan pencairan sudah ditandatangani semua anggota BPK.
Saat berita ini dikirim masih terjadi dialog di sana karena sempat tertunda setelah istirahat shalat dan makan siang. [] L24-Khairul
