Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Sejumlah kantor, dinas dan badan di lingkungan Pemko Subulussalam dikabarkan mulai menghentikan berlanggan...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Sejumlah kantor, dinas dan badan di lingkungan Pemko Subulussalam dikabarkan mulai menghentikan berlangganan surat kabar, sejak Juli 2018 dan sebagian Oktober 2018. Namun tidak semua badan, kantor, dinas yang menghentikan tidak secara resmi menyurati para wartawan terkait perhentian itu.
Sejumlah wartawan di sana pun menyesalkan dengan berbagai penilaian negatif. Pasalnya, dengan tidak lagi berlangganan surat kabar seolah kehadiran wartawan tidak diperlukan.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam, Sanusi (foto) dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/10) membenarkan. Bahkan pihaknya sengaja menyurati rekan-rekan wartawan yang menitip surat kabar di Dina's yang dipimpinnya untuk menghindari salah persepsi.
"Murni karena anggaran tidak cukup", tegas Sanusi pastikan, dengan mengeluarkan surat secara resmi terkait hal itu semua akan bisa dipertanggungjawabkan.
Dijelaskan, untuk 2018 anggaran publikasi surat kabar sebesar Rp20juta, sementara masuk ke kantornya setiap bulan mencapai 32 surat kabar. Besaran Rp20juta itu hanya bisa menanggulangi biaya surat kabar selama sembilan bulan.
"Untuk sementara hanya sampai bulan September bisa dibayarkan uang surat kabar dan mulai Oktober kita hentikan sementara", tegas Sanusi.
Meski belum bisa dipastikan apakah mulai Januari tahun depan dinas yang dipimpinnya berlangganan kembali atau tidak, dikatakan untuk anggaran surat kabar dan publikasi 2019 hanya Rp5 juta. "Untuk 2019 anggarannya hanya lima juta", jelas Sanusi tunjukkan data terkait pastikan tidak ada alasan lain untuk menghentikan sementara berlangganan surat kabar, kecuali persoalan anggaran.
Senada disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Subulussalam, Hermaini ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/10). Meski tidak sebanyak surat kabar yang masuk ke Dinas Sosial, Hermaini mengaku secara lisan sudah menyampaikan kepada sejumlah wartawan terkait perhentian itu.
"Anggaran memang tidak cukup", aku Hermaini, berencana membuat surat kepada wartawan setempat dalam waktu dekat. [] L24-Khairul
 |
| Foto : H. Sanusi, M. Ag, Kepala Dinas Sosial |
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam, Sanusi (foto) dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/10) membenarkan. Bahkan pihaknya sengaja menyurati rekan-rekan wartawan yang menitip surat kabar di Dina's yang dipimpinnya untuk menghindari salah persepsi.
"Murni karena anggaran tidak cukup", tegas Sanusi pastikan, dengan mengeluarkan surat secara resmi terkait hal itu semua akan bisa dipertanggungjawabkan.
Dijelaskan, untuk 2018 anggaran publikasi surat kabar sebesar Rp20juta, sementara masuk ke kantornya setiap bulan mencapai 32 surat kabar. Besaran Rp20juta itu hanya bisa menanggulangi biaya surat kabar selama sembilan bulan.
"Untuk sementara hanya sampai bulan September bisa dibayarkan uang surat kabar dan mulai Oktober kita hentikan sementara", tegas Sanusi.
Meski belum bisa dipastikan apakah mulai Januari tahun depan dinas yang dipimpinnya berlangganan kembali atau tidak, dikatakan untuk anggaran surat kabar dan publikasi 2019 hanya Rp5 juta. "Untuk 2019 anggarannya hanya lima juta", jelas Sanusi tunjukkan data terkait pastikan tidak ada alasan lain untuk menghentikan sementara berlangganan surat kabar, kecuali persoalan anggaran.
Senada disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Subulussalam, Hermaini ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/10). Meski tidak sebanyak surat kabar yang masuk ke Dinas Sosial, Hermaini mengaku secara lisan sudah menyampaikan kepada sejumlah wartawan terkait perhentian itu.
"Anggaran memang tidak cukup", aku Hermaini, berencana membuat surat kepada wartawan setempat dalam waktu dekat. [] L24-Khairul
