KNPI akan Polisikan Kadispora Aceh

Lentera24.com | BANDA ACEH -- Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh akan melaporkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh, Darmansyah ke polisi apabila tidak mencairkan dana kongres XV KNPI yang mana Aceh sebagai tuan rumah. Hal itu dilakukan mengingat pelaksanaan kongres hanya tinggal sebulan lagi, yaitu 6-9 Desember 2018.

Foto : Serambinews
Ketua Panitia Lokal Kongres XV KNPI, Ismet Tanjong kepada Serambi, Selasa (30/10) menyampaikan pihaknya sudah beberapa kali meminta Kadispora untuk mencairkan dana kongres karena acara itu akan dihelat akhir tahun ini. Tapi, sampai hari ini Kadispora belum juga merespon dan KNPI tidak diberi kepastian kapan dana itu akan dicairkan.

“Ini ada indikasi Kadispora ingin mengagalkan kongres KNPI. Sebab anggaran untuk kongres sudah ada di dalam DIPA 2018 yang sudah di-Pergubkan oleh Gubernur Irwandi. Seharusnya Kadispora mencairkan dana itu, karena Pergub itukan sama dengan perintah undang-undang,” kata Ismet yang juga Wakil Ketua Kaderisasi KNPI Aceh.

Sekedar informasi, Pemerintah Aceh telah menganggarkan dana kongres XV KNPI sebesar Rp 9,8 miliar. Dana sebesar itu ditempatkan di bawah Dispora Aceh. Dalam pertemuan pengurus KNPI dengan Kadispora Aceh beberapa waktu lalu, Darmansyah telah berjanji akan segera mencairkan dana tersebut.

Tapi, kata Ismet, hingga kini belum dicairkan. Menurut Ismet, Kadispora Darmansah telah menghambat pelaksanaan kongres KNPI di Aceh dan penghambatan itu sama saja dengan melanggar Pergub. “Kita minta Kadispora untuk segera memperjelas dana kongres atau kami akan segera membawa ini ke ranah hukum,” ujar dia.

Ismet melanjutkan, Kadispora Aceh telah melakukan pelanggaran serius karena telah menghambat pembangunan Aceh di mana pelaksanaan kongres juga bagian dari promosi Aceh. Setiap anggaran yang sudah disahkan, wajib dilaksanakan, apalagi kegiatan kongres KNPI tidak ada bermasalah dengan hukum dan jelas pengusul dananya.

Ismet juga menyatakan, pihaknya telah mengadukan persoalan itu ke Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Bahkan DPP KNPI juga telah bertemu Plt Gubernur di Jakarta untuk mempertanyakan kesiapan Aceh sebagai tuan rumah kongres dan Plt menyatakan Aceh sangat siap menyambut perhelatan itu.

Kadispora Aceh, Darmansyah yang dihubungi Serambi, Selasa (30/10) malam menyampaikan bahwa dirinya tidak menghambat-hambat pencairan dana kongres XV KNPI. Saat ini, dia sedang meminta pertimbangan atau petunjuk kepada Inspektorat Aceh agar tidak terjadi persoalan hukum dalam mencairkan dana tersebut.

Alasan Darmansyah meminta petunjuk ke Inspektorat karena pada 1 Oktober lalu, KNPI Aceh versi Zikrullah Ibna telah melaporkan Pemerintah Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan APBA 2018 untuk pelaksanaan kongres XV KNPI versi Rifai Darus yang bertempat di Aceh.

“Saya berusaha agar acara dapat berlangsung dengan tiga prinsif yaitu sukses acara, sukses promosi, dan sukses administrasi/pertanggungjawaban. Saya trauma dengan pengalaman dipanggil KPK, maka saya berinisiatif meminta pendapat Inspektorat Aceh. Kita harapkan acaranya bisa berjalan sesuai harapan kita bersama,” katanya.

Terkait dengan ancaman KNPI Aceh, Darmansyah tidak mempersoalkannya. Dia malah mempersilahkan pengurus KNPI Aceh untuk melaporkannya. Tetapi, dia berkitmen bahwa pelaksanaan kongres KNPI tetap dilaksanakan di Aceh. “Anak-anak muda harus lebih kritis, kalau dikita tetap mengacu pada semua ketentuan,” ujarnya yang sedang berada di Medan.

Darmansyah menambahkan, kongres KNPI akan terlaksana ketika semua dokumen sudah lengkap, seperti susunan panitia lokal harus diteken Plt Gubernur. Menurutnya, dokumen itu sedang disiapkan pihaknya bersama Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra. Setelah itu baru menyingkronkan dana kongres yang ada di pemerintah Aceh dengan Menpora. [] SERAMBINEWS


Diberdayakan oleh Blogger.