Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Meski tidak berani memastikan hingga saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/9) usai menerima perotes puluha...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Meski tidak berani memastikan hingga saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/9) usai menerima perotes puluhan massa Aliansi Masyarakat Untuk Kota Subulussalam (AMUK) di halaman kantor wali kota setempat, menurut Sekda peluang dibuka formasi penerimaan CPNS Kota Subulussalam, 2018 tertutup. Padahal persyaratan dan ketentuan usulan permohonan terkait sudah diajukan.
Sekda Kota Subulussalam, H. Damhuri, SP, MM menegaskan itu terkait tiga tuntutan massa AMUK, salah satunya protes soal tidak adanya formasi penerimaan CPNS daerah ini, 2018.
Seperti disampaikan di hadapan massa yang mendapat pengawalan puluhan personel Polres Aceh Singkil, Sekda Damhuri menjelaskan, soal hak interpelasi adalah menjadi kewenangan DPRK sementara pencopotan jabatan kepala dinas hak kepala daerah.
Namun Sekda berjanji akan menyampaikan secara lisan kepada wali kota terkait tuntutan massa untuk mencopot sejumlah kepala dinas yang ditengarai massa menjadi penyebab tidak adanya penerimaan CPNS di sana tahun ini.
"Tuntutan ini saya sampaikan langsung kepada wali kota", jelas Damhuri didampingi asisten II Setdako, Lidin Padang pada orasi AMUK yang sedikit memanas namun berlangsung aman dan terkendali.
Sementara terkait isu kalau pasangan Wali Kota Subulussalam terpilih H. Affan Alfian Bintang, SE dan Drs. Salmaza, MAP menjumpai Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di kantor Gubernur Aceh, Selasa (18/9) siang terkait kekosongan formasi CPNS kota Subulussalam 2018, Affan Bintang dikonfirmasi terpisah membenarkan.
Diakui Bintang, kedatangan mereka sekaligus untuk menjelaskan penyebab Subulussalam tidak mendapat kuota CPNS dari Kementerian PAN-RB, 2018. Meski Plt. Gubernur minta dilakukan perbaikan Anjab dan ABK yang belum selesai, Affan Bintang tidak berani memastikan bisa atau tidak terealisasi kuota CPNS karena sifatnya permohonan.
"Gubernur memfasilitasi ke pusat, sesuai dengan permohonan kita agar di Subulussalam dibuka CPNS 2018 dan sifatnya kita memohon", aku Bintang.
Sejumlah pihak pun berharap usaha dan perjuangan ini bisa terwujud, tanpa terlepas dari dukungan Pemko Subulussalam demi terpenuhinya harapan dan tuntutan warga Kota Subulussalam. [] L24-Khairul
 |
| Foto : Ilustrasi |
Seperti disampaikan di hadapan massa yang mendapat pengawalan puluhan personel Polres Aceh Singkil, Sekda Damhuri menjelaskan, soal hak interpelasi adalah menjadi kewenangan DPRK sementara pencopotan jabatan kepala dinas hak kepala daerah.
Namun Sekda berjanji akan menyampaikan secara lisan kepada wali kota terkait tuntutan massa untuk mencopot sejumlah kepala dinas yang ditengarai massa menjadi penyebab tidak adanya penerimaan CPNS di sana tahun ini.
"Tuntutan ini saya sampaikan langsung kepada wali kota", jelas Damhuri didampingi asisten II Setdako, Lidin Padang pada orasi AMUK yang sedikit memanas namun berlangsung aman dan terkendali.
Sementara terkait isu kalau pasangan Wali Kota Subulussalam terpilih H. Affan Alfian Bintang, SE dan Drs. Salmaza, MAP menjumpai Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di kantor Gubernur Aceh, Selasa (18/9) siang terkait kekosongan formasi CPNS kota Subulussalam 2018, Affan Bintang dikonfirmasi terpisah membenarkan.
Diakui Bintang, kedatangan mereka sekaligus untuk menjelaskan penyebab Subulussalam tidak mendapat kuota CPNS dari Kementerian PAN-RB, 2018. Meski Plt. Gubernur minta dilakukan perbaikan Anjab dan ABK yang belum selesai, Affan Bintang tidak berani memastikan bisa atau tidak terealisasi kuota CPNS karena sifatnya permohonan.
"Gubernur memfasilitasi ke pusat, sesuai dengan permohonan kita agar di Subulussalam dibuka CPNS 2018 dan sifatnya kita memohon", aku Bintang.
Sejumlah pihak pun berharap usaha dan perjuangan ini bisa terwujud, tanpa terlepas dari dukungan Pemko Subulussalam demi terpenuhinya harapan dan tuntutan warga Kota Subulussalam. [] L24-Khairul
