Lentera 24.com | PIDIE -- Ratusan honorer kategori dua (K2) yang mengajar di SMP, SD, TK, dan PAUD, mendatangi gedung DPRK Pidie, Senin (24/...
Lentera24.com | PIDIE -- Ratusan honorer kategori dua (K2) yang mengajar di SMP, SD, TK, dan PAUD, mendatangi gedung DPRK Pidie, Senin (24/9). Kedatangan honorer K2 yang telah mengabdi selama belasan tahun itu, meminta anggota dewan di Pidie memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi CPNS tanpa harus mengikuti tes. Mereka juga meminta penerimaan CPNS formasi umum tahun 2018 yang diberikan untuk Pidie sebanyak 367 orang, dibatalkan.
Koordinator guru honorer K2 Pidie, Wal Asri, Senin (24/9) mengatakan, honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS di Pidie berjumlah 557 orang. Sebagian honorer K2 ini sudah berumur 45 tahun. Bahkan, sebagian mereka telah memasuki masa pensiun.
Tak hanya itu, rata-rata honorer K2 telah mengajar selama 13 hingga 20 tahun, di sejumlah PAUD, TK, SD, SMP, dan sebagai tenaga administrasi dan kesehatan. Khusus guru, lanjutnya, besaran honor yagn mereka terima mulai dari Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 300 ribu, dan Rp 600 ribu/orang/bulan, yang diterima per tiga bulan.
“Kami minta penerimaan CPNS honorer K2 tidak harus berijazah S1. Sebab, rata-rata honorer yang mengabdi sejak tahun 2005 ini hanya berijazah SMA,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pernah berjanji mengangkat semua honorer K2, tapi kenyataannya hingga kini masih banyak honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS. “Pemerintah harus memberikan kejelasan nasib 557 honorer K2 ini ke depan. Apakah diangkat menjadi CPNS atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” ujarnya.
Ia juga meminta dewan membatalkan penerimaan CPNS tahun 2018, khusus untuk formasi guru. “Pemerintah harus memperhatikan honorer K2, meski pengangkatan kami melalui proses bertahap,” kata Wal Asri yang kini mengajar di SD Keulibet, Kecamatan Pidie.
Honorer lainnya yang mengajar di SD Batee, Hera, kepada Serambi juga menjelaskan, bahwa selama ini, honorer K2 menjalankan tugas mengajar di sekolah, dengan beban kerja yang sama seperti guru PNS. “Kami mengajar 24 jam, sementara honor yang kami terima jauh berbeda dengan PNS,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, Senin (24/9) mengungkapkan, dewan akan membahas keluhan honorer K2 yang telah disampaikan ini, bersama Sekretaris Daerah (Sekda), asisten dan Kepala Dinas Pendidikan Pidie.
“Pemanggilan Sekda bersama SKPK terkait, rencananya dilakukan awal Oktober ini. Karena saat ini terbentur dengan jadwal pansus yang mulai dilakukan hari ini (kemarin-red),” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait permintaan para honorer agar bisa diterima menjadi CPNS tanpa tes dan membatalkan penerimaan CPNS formasi umum tahun 2018, hal ini merupakan wewenang eksekutif untuk menyampaikannya ke pemerintah pusat. “Tugas kami hanya menampung dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah kabupaten, dan mereka nantinya yang akan menyampaikan ke pusat,” pungkasnya. [] SERAMBINEWS
 |
| Foto : Ilustrasi |
Tak hanya itu, rata-rata honorer K2 telah mengajar selama 13 hingga 20 tahun, di sejumlah PAUD, TK, SD, SMP, dan sebagai tenaga administrasi dan kesehatan. Khusus guru, lanjutnya, besaran honor yagn mereka terima mulai dari Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, Rp 300 ribu, dan Rp 600 ribu/orang/bulan, yang diterima per tiga bulan.
“Kami minta penerimaan CPNS honorer K2 tidak harus berijazah S1. Sebab, rata-rata honorer yang mengabdi sejak tahun 2005 ini hanya berijazah SMA,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pernah berjanji mengangkat semua honorer K2, tapi kenyataannya hingga kini masih banyak honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS. “Pemerintah harus memberikan kejelasan nasib 557 honorer K2 ini ke depan. Apakah diangkat menjadi CPNS atau menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” ujarnya.
Ia juga meminta dewan membatalkan penerimaan CPNS tahun 2018, khusus untuk formasi guru. “Pemerintah harus memperhatikan honorer K2, meski pengangkatan kami melalui proses bertahap,” kata Wal Asri yang kini mengajar di SD Keulibet, Kecamatan Pidie.
Honorer lainnya yang mengajar di SD Batee, Hera, kepada Serambi juga menjelaskan, bahwa selama ini, honorer K2 menjalankan tugas mengajar di sekolah, dengan beban kerja yang sama seperti guru PNS. “Kami mengajar 24 jam, sementara honor yang kami terima jauh berbeda dengan PNS,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, Senin (24/9) mengungkapkan, dewan akan membahas keluhan honorer K2 yang telah disampaikan ini, bersama Sekretaris Daerah (Sekda), asisten dan Kepala Dinas Pendidikan Pidie.
“Pemanggilan Sekda bersama SKPK terkait, rencananya dilakukan awal Oktober ini. Karena saat ini terbentur dengan jadwal pansus yang mulai dilakukan hari ini (kemarin-red),” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait permintaan para honorer agar bisa diterima menjadi CPNS tanpa tes dan membatalkan penerimaan CPNS formasi umum tahun 2018, hal ini merupakan wewenang eksekutif untuk menyampaikannya ke pemerintah pusat. “Tugas kami hanya menampung dan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah kabupaten, dan mereka nantinya yang akan menyampaikan ke pusat,” pungkasnya. [] SERAMBINEWS
