Lentera 24.com | SUBULUSSALAM -- Aliansi Massa untuk Kota Subulussalam (AMUK) yang menyampaikan orasi damai di halaman Kantor Wali Kota S...
Lentera24.com | SUBULUSSALAM -- Aliansi Massa untuk Kota Subulussalam (AMUK) yang menyampaikan orasi damai di halaman Kantor Wali Kota Subulussalam menyesalkan ketidakhadiran Wali Kota, Merah Sakti, Kamis (20/9).
Sekda, H. Damhuri, SP, MM didampingi asisten II, Lidin Padang yang semula mengajak massa AMUK berdialog ke ruang kerja Sekda namun ditolak massa bahkan dinilai tidak memberi jawaban jujur terkait alasan tidak ada formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Daerah (CPNSD) di daerah ini tahun 2018.
Sekda, Damhuri diminta menunjukkan bukti terkait pernyataannya kalau selain Kota Subulussalam ada empat atau lima kabupaten/kota di sana yang tidak membuka formasi CPNSD 2018.
"Bapak tunjukkan bukti kalau ada daerah lain tidak membuka formasi CPNS tahun ini karena boleh jadi daerah yang bapak sebut itu tidak mengususulkan," potong salah seorang massa menampik Sekda.
Menurut massa, kesalahan fatal ada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Subulussalam, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) yang tidak penuhi Persyaratan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Dalam menyampaikan orasinya, koordinator aksi Andika Syahputra Banurea dan Abdul Rani Munthe bersama sejumlah rekan, seperti SatriaTumangger secara bergantian mendapat pengawalan Kabag Bimas Polres Aceh Singkil, AKP Adriamus bersama puluhan personel.
Sempat memanas dan Sekda tidak berkesempatan melanjutkan tanggapan menyusul massa bubarkan diri untuk melanjutkan orasi ke gedung DPRK diterima Ketua Komisi D, Haris Muda Bancin bersama anggota lain, Ajo Irawan dan Zainuddin serta Sekwan, Khainuddin.
Massa bahkan keras menanyakan kapasitas Haris Muda Bancin dalam memberi tanggapan di sana karena dinilai tidak berkompeten. "Kami ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRK, bukan anggota," tegas wakil massa sembari membentangkan spanduk di titik parkir kendaraan dinas Ketua DPRK setempat.
Tiga tuntutan AMUK, yakni meminta DPRK Subulussalam menggunakan hak interpelasi kepada Pemko Subulussalam soal tidak adanya formasi CPNS Kota Subulussalam, mendesak Wali Kota Subulussalam mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu, wali kota dan DPRK diminta mencari solusi agar dibuka formasi CPNSD Kota Subulussalam, 2018. [] L24-Khairul
 |
| Massa AMUK saat berada di gedung DPRK Subulussalam, Kamis (20/9) |
Sekda, Damhuri diminta menunjukkan bukti terkait pernyataannya kalau selain Kota Subulussalam ada empat atau lima kabupaten/kota di sana yang tidak membuka formasi CPNSD 2018.
"Bapak tunjukkan bukti kalau ada daerah lain tidak membuka formasi CPNS tahun ini karena boleh jadi daerah yang bapak sebut itu tidak mengususulkan," potong salah seorang massa menampik Sekda.
Menurut massa, kesalahan fatal ada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Subulussalam, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) yang tidak penuhi Persyaratan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Dalam menyampaikan orasinya, koordinator aksi Andika Syahputra Banurea dan Abdul Rani Munthe bersama sejumlah rekan, seperti SatriaTumangger secara bergantian mendapat pengawalan Kabag Bimas Polres Aceh Singkil, AKP Adriamus bersama puluhan personel.
Sempat memanas dan Sekda tidak berkesempatan melanjutkan tanggapan menyusul massa bubarkan diri untuk melanjutkan orasi ke gedung DPRK diterima Ketua Komisi D, Haris Muda Bancin bersama anggota lain, Ajo Irawan dan Zainuddin serta Sekwan, Khainuddin.
Massa bahkan keras menanyakan kapasitas Haris Muda Bancin dalam memberi tanggapan di sana karena dinilai tidak berkompeten. "Kami ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRK, bukan anggota," tegas wakil massa sembari membentangkan spanduk di titik parkir kendaraan dinas Ketua DPRK setempat.
Tiga tuntutan AMUK, yakni meminta DPRK Subulussalam menggunakan hak interpelasi kepada Pemko Subulussalam soal tidak adanya formasi CPNS Kota Subulussalam, mendesak Wali Kota Subulussalam mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu, wali kota dan DPRK diminta mencari solusi agar dibuka formasi CPNSD Kota Subulussalam, 2018. [] L24-Khairul
