Lentera 24.com | ACEH TAMIANG -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Fadlon SH, merasa kecewa dengan sikap manajemen PT Se...
Lentera24.com | ACEH TAMIANG -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, Fadlon SH, merasa kecewa dengan sikap manajemen PT Semadam yang tetap bersikeras untuk tidak mempekerjakan kembali buruh yang telah di putus hubungan kerja.
Ketua DPRK merasa kecewa dengan sikap management PT Semadam yang tetap kekeh dengan keputusannya, untuk tidak kembali mempekerjakan seluruh karyawan yang telah diputus hubungan kerja.
"Kita akan ambil langkah sesuai koridornya, dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Ini bentuk komitmen DPRK dalam memperjuangkan hak masyarakat," ujar Ketua DPRK yang dihubungi Media ini, Sabtu (15/09) Via WhatsApp (WA).
Pada Pansus nanti, Tim akan periksa terkait kepatuhan PT Semadam dalam menjalankan UU no 13 tahun 2003 dan UU no 32 tahun 2009. "Kita akan cek seluruh dokumen PT Semadam, baik AMDAL dan UKL-UPL nya," tegas Ketua DPRK yang juga Bendahara Partai Aceh (PA).
Selain itu, Tim juga nantinya akan lihat tentang penerapan UU no 13 tahun 2011. Dimana jelas tertera pada pasal 41 ayat (3) bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab penanganan kemiskinan melalui CSR. [] L24-004 (Razzaq)
Hal ini terungkap, pasca dilaksanakan Musyawarah guna mufakat, bersama Bupati Aceh Tamiang, H Mursil SH MKn dengan Owner PT Semadam, pada Jumat malam 14/09/18 di Pendopo Bupati.
Ketua DPRK merasa kecewa dengan sikap management PT Semadam yang tetap kekeh dengan keputusannya, untuk tidak kembali mempekerjakan seluruh karyawan yang telah diputus hubungan kerja.
"Kita akan ambil langkah sesuai koridornya, dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Ini bentuk komitmen DPRK dalam memperjuangkan hak masyarakat," ujar Ketua DPRK yang dihubungi Media ini, Sabtu (15/09) Via WhatsApp (WA).
Pada Pansus nanti, Tim akan periksa terkait kepatuhan PT Semadam dalam menjalankan UU no 13 tahun 2003 dan UU no 32 tahun 2009. "Kita akan cek seluruh dokumen PT Semadam, baik AMDAL dan UKL-UPL nya," tegas Ketua DPRK yang juga Bendahara Partai Aceh (PA).
Selain itu, Tim juga nantinya akan lihat tentang penerapan UU no 13 tahun 2011. Dimana jelas tertera pada pasal 41 ayat (3) bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab penanganan kemiskinan melalui CSR. [] L24-004 (Razzaq)
