Lentera 24.com | JAKARTA -- Kekhawatiran para honorer K2 (kategori dua) tenaga admistrasi bahwa mereka tidak akan terakomodasi dalam pengang...
Lentera24.com | JAKARTA -- Kekhawatiran para honorer K2 (kategori dua) tenaga admistrasi bahwa mereka tidak akan terakomodasi dalam pengangkatan menjadi CPNS tampaknya terbukti.
Kesepakatan rapat kerja gabungan tertutup pihak pemerintah dengan tujuh komisi di DPR, Senin (23/7), honorer K2 tenaga administrasi tidak masuk prioritas.
Meski rapat tertutup, lembar kesimpulan raker gabungan itu beredar di luar ruang raker. Di sana tercantum beberapa poin penting, khususnya poin kedua yang menyangkut nasib honorer K2 tenaga administrasi.
Pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat akan menyelesaikan status honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat Desember dengan rincian sebagai berikut: Guru 157.210 (35,84 persen), dosen 86 (0,02 persen), kesehatan 6.091 (1,38 persen), penyuluh 5.803 (1,38 persen), administrasi 269.400 (61,43 persen).
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR RI dan pemerintah menyepakati penyelesaian 13.347 orang dari 438.590 honorer K2. Dengan rincian guru sejumlah 12.883, kesehatan 464 orang, penyuluh 5.000 untuk mengikuti tes CPNS.
Beberapa hari lalu, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Herman mengungkapkan, tenaga administrasi ikut berperan dalam pemerintahan. Semestinya, pemerintah tidak hanya fokus pada guru dan tenaga kesehatan.
"Kami kan bekerja juga untuk negara. Memangnya bisa jalan kalau enggak ada tenaga administrasi?", tanya dia. [] JPNN.COM
 |
| Foto : jpnn.com |
Meski rapat tertutup, lembar kesimpulan raker gabungan itu beredar di luar ruang raker. Di sana tercantum beberapa poin penting, khususnya poin kedua yang menyangkut nasib honorer K2 tenaga administrasi.
Pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat akan menyelesaikan status honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat Desember dengan rincian sebagai berikut: Guru 157.210 (35,84 persen), dosen 86 (0,02 persen), kesehatan 6.091 (1,38 persen), penyuluh 5.803 (1,38 persen), administrasi 269.400 (61,43 persen).
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR RI dan pemerintah menyepakati penyelesaian 13.347 orang dari 438.590 honorer K2. Dengan rincian guru sejumlah 12.883, kesehatan 464 orang, penyuluh 5.000 untuk mengikuti tes CPNS.
Beberapa hari lalu, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Herman mengungkapkan, tenaga administrasi ikut berperan dalam pemerintahan. Semestinya, pemerintah tidak hanya fokus pada guru dan tenaga kesehatan.
"Kami kan bekerja juga untuk negara. Memangnya bisa jalan kalau enggak ada tenaga administrasi?", tanya dia. [] JPNN.COM
