Lentera 24.com | JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) menilai, syahbandar menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas t...
Lentera24.com | JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) menilai, syahbandar menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, otoritas pelabuhan setempat lemah dalam pengawasan sehingga membiarkan KM Sinar Bangun meninggalkan pelabuhan dengan kelebihan penumpang.
"Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana", ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
YLKI heran KM Sinar Bangun diisi oleh lebih 200 orang penumpang. Padahal kata Tulus, kapasitas kapal penyeberangan itu hanya sekitar 40 orang penumpang saja.
Sebagai otoritas pelabuhan setempat, seharusnya syahbandar melakukan pengawasan yang ketat sehingga kapal meninggalkan pelabuhan dengan muatan yang tidak melebihi kapasitas.
"Patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalaupun ada hanyalah manifes abal-abal. Padahal manifes kapal menjadi prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal," kata Tulus.
YLKI meminta pemerintah mengevaluasi total keberadaan syahbandar yang dinilai sangat mungkin kongkalikong dengan pemilik kapal dan atau nakhoda.
Keberadaan operator kapal juga dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan keamaman dan keselamatan penumpang. Mulai dari kelaikan kapal hingga memastikan ketersediaan jaket pelampung di kapal.
KM Sinar Bangun tenggelam pada Senin (18/6/2018) pukul 17.15. Kapal motor tersebut tenggelam setelah meninggalkan dermaga Pelabuhan Simanindo.
Pada saat peristiwa itu terjadi, cuaca dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang dan petir. Ketinggian gelombang diperkirakan hingga mencapai 2 meter.
Hingga Kamis, berdasarkan data dari Kantor SAR Medan, angka korban selamat, meninggal dunia dan hilang belum bertambah. Adapun rinciannya terdiri dari 19 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang masih dalam pencarian. [] KOMPAS.COM
 |
| Foto : Kompas.com |
"Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana", ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
YLKI heran KM Sinar Bangun diisi oleh lebih 200 orang penumpang. Padahal kata Tulus, kapasitas kapal penyeberangan itu hanya sekitar 40 orang penumpang saja.
Sebagai otoritas pelabuhan setempat, seharusnya syahbandar melakukan pengawasan yang ketat sehingga kapal meninggalkan pelabuhan dengan muatan yang tidak melebihi kapasitas.
"Patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalaupun ada hanyalah manifes abal-abal. Padahal manifes kapal menjadi prasyarat untuk standar operasional sebuah kapal," kata Tulus.
YLKI meminta pemerintah mengevaluasi total keberadaan syahbandar yang dinilai sangat mungkin kongkalikong dengan pemilik kapal dan atau nakhoda.
Keberadaan operator kapal juga dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan keamaman dan keselamatan penumpang. Mulai dari kelaikan kapal hingga memastikan ketersediaan jaket pelampung di kapal.
KM Sinar Bangun tenggelam pada Senin (18/6/2018) pukul 17.15. Kapal motor tersebut tenggelam setelah meninggalkan dermaga Pelabuhan Simanindo.
Pada saat peristiwa itu terjadi, cuaca dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang dan petir. Ketinggian gelombang diperkirakan hingga mencapai 2 meter.
Hingga Kamis, berdasarkan data dari Kantor SAR Medan, angka korban selamat, meninggal dunia dan hilang belum bertambah. Adapun rinciannya terdiri dari 19 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 184 orang masih dalam pencarian. [] KOMPAS.COM
