Lentera 24.com | JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai hal yang wajar bagi pemerintah di jelang tahun-tahun politik me...
Lentera24.com | JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai hal yang wajar bagi pemerintah di jelang tahun-tahun politik mencari simpati dukungan instan dengan kebijakan dana tunai. Namun ia mengingatkan jangan sampai demi kebijakan mencari dukungan politik tersebut, beban keuangan negara kembali dipertaruhkan.
"Dulu zamannya SBY juga kan pernah bantuan tunai, tapi bentuknya lain, namanya juga jelang tahun politik. Orang tentu akan senang diberi uang tunai, tapi jelas ini akan membebani anggaran negara," kata Agus kepada wartawan, Kamis (24/5).
Di tengah beban anggaran negara yang berat saat ini untuk target proyek infrastruktur. Agus khawatir pengalokasian anggaran THR ini menambah beban baru, sehingga negara perlu cari tambahan dana. Agus khawatir ujung-ujungnya kebijakan ini seperti soal kelangkaan premium, yang dibebankan akhirnya Pertamina dan pemilik SPBU.
Sekarang dengan penambahan THR untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan ini, berapa penambahan beban anggaran negara. "Kondisi sekarang ekonomi global menuju krisis, dan rupiah terus tertekan terhadap dollar. Ini tentu harus hati-hati, sementara masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai," imbuhnya.
Namun menurutnya, memang langkah mencari simpati pemilih di tahun seperti inilah yang paling gampang. Tentu kebijakan seperti ini sulit untuk menyalahkan pemerintah, karena masyarakat juga akan senang dengan bantuan uang tunai ini. "Tapi dampak selanjutnya sudah dihitung belum?" ingatnya.
Karena beban negara dengan cadangan devisa terus tergerus. Di tengah beban anggaran infrastruktur besar, kebutuhan impor untuk migas juga besar, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi terhenti di angka lima persen, pendapatan pajak pun tak sesuai target. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
Kalau partai pendukung pemerintah membela dengan berdalih ini akan meningkatkan konsumsi. Agus justru melihat seberapa besar porsentase penambahan THR ini dengan peningkatan daya beli. "Sekarang dilihat saja berapa penambahan THR ini, kalau sekedar ratusan ribu apakah sebanding meningkatkan daya beli. Karena saat jelang lebaran inflasi pasti terjadi," Agus menambahkan.
Pembayaran THR dan gaji ke 13 sudah menjadi rutinitas pemerintah. Namun yang membedakan, kali ini THR juga diberikan kepada para pensiunan PNS/ASN. Presiden Jokowi telah menandatangani PP pemberian THR ini, pada Rabu (23/5).
Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada perbedaan perhitungan THR tahun ini dengan sebelumnya. Selain THR tahun ini dibayarkan juga kepada pensiunan, ada perbedaan perhitungan THR bagi PNS/ASN pada tahun ini.
THR yang dibayarkan tidak hanya gaji pokok tapi juga tunjangan keluarga dan kinerja. Sehingga jumlah THR yang didapatkan PNS/ASN akan lebih besar, hampir setara seluruh gaji (take home pay) dari total yang diterima PNS/ASN setiap bulan.
Disinggung soal kenaikan THR yang bernuansa politis, Sri membantah anggapan tersebut secara tegas. Menurutnya, keputusan pemberian THR bukanlah kepentingan politik. Karena menurutnya, pemberian THR ini sudah terencana sejak jauh-jauh hari.
Apalagi menurutnya, kebijakan tersebut juga sudah tertera dalam APBN 2018. Seperti diketahui, pembahasan APBN 2018 juga melibatkan institusi DPR, artinya kebijakan pemberian THR PNS juga sudah melalui persetujuan dari anggota dewan.
"Dan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu," ujarnya. [] REPUBLIKA.CO.ID
 |
| Foto : Republika.co.id |
Di tengah beban anggaran negara yang berat saat ini untuk target proyek infrastruktur. Agus khawatir pengalokasian anggaran THR ini menambah beban baru, sehingga negara perlu cari tambahan dana. Agus khawatir ujung-ujungnya kebijakan ini seperti soal kelangkaan premium, yang dibebankan akhirnya Pertamina dan pemilik SPBU.
Sekarang dengan penambahan THR untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan ini, berapa penambahan beban anggaran negara. "Kondisi sekarang ekonomi global menuju krisis, dan rupiah terus tertekan terhadap dollar. Ini tentu harus hati-hati, sementara masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai," imbuhnya.
Namun menurutnya, memang langkah mencari simpati pemilih di tahun seperti inilah yang paling gampang. Tentu kebijakan seperti ini sulit untuk menyalahkan pemerintah, karena masyarakat juga akan senang dengan bantuan uang tunai ini. "Tapi dampak selanjutnya sudah dihitung belum?" ingatnya.
Karena beban negara dengan cadangan devisa terus tergerus. Di tengah beban anggaran infrastruktur besar, kebutuhan impor untuk migas juga besar, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi terhenti di angka lima persen, pendapatan pajak pun tak sesuai target. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
Kalau partai pendukung pemerintah membela dengan berdalih ini akan meningkatkan konsumsi. Agus justru melihat seberapa besar porsentase penambahan THR ini dengan peningkatan daya beli. "Sekarang dilihat saja berapa penambahan THR ini, kalau sekedar ratusan ribu apakah sebanding meningkatkan daya beli. Karena saat jelang lebaran inflasi pasti terjadi," Agus menambahkan.
Pembayaran THR dan gaji ke 13 sudah menjadi rutinitas pemerintah. Namun yang membedakan, kali ini THR juga diberikan kepada para pensiunan PNS/ASN. Presiden Jokowi telah menandatangani PP pemberian THR ini, pada Rabu (23/5).
Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan ada perbedaan perhitungan THR tahun ini dengan sebelumnya. Selain THR tahun ini dibayarkan juga kepada pensiunan, ada perbedaan perhitungan THR bagi PNS/ASN pada tahun ini.
THR yang dibayarkan tidak hanya gaji pokok tapi juga tunjangan keluarga dan kinerja. Sehingga jumlah THR yang didapatkan PNS/ASN akan lebih besar, hampir setara seluruh gaji (take home pay) dari total yang diterima PNS/ASN setiap bulan.
Disinggung soal kenaikan THR yang bernuansa politis, Sri membantah anggapan tersebut secara tegas. Menurutnya, keputusan pemberian THR bukanlah kepentingan politik. Karena menurutnya, pemberian THR ini sudah terencana sejak jauh-jauh hari.
Apalagi menurutnya, kebijakan tersebut juga sudah tertera dalam APBN 2018. Seperti diketahui, pembahasan APBN 2018 juga melibatkan institusi DPR, artinya kebijakan pemberian THR PNS juga sudah melalui persetujuan dari anggota dewan.
"Dan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu," ujarnya. [] REPUBLIKA.CO.ID
